EoF: Operasi APP di Riau Ancam Keberadaan Harimau Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Perusahaan Asia Pulp & Paper dari Sinar Mas Group memotret dirinya sendiri sebagai penyelamat harimau Sumatera yang sangat terancam.
Investigasi oleh koalisi LSM Eyes on the Forest menunjukkan bahwa operasi penebangan hutan oleh APP dan para pemasoknya tampak menjadi salah satu ancaman utama bagi keberadaan harimau di Riau.
Demikian klaim koalisi EoF seperti disampaikan melalui rilis pers kepada tribunpekanbaru.com, akhir pekan lalu.
Selanjutnya, dalam rilis tersebut, EoF mengutarakan, konflik paling kejam antara manusia dan harimau di Provinsi Riau antara 1997 dan 2009 terjadi dekat lokasi deforestasi yang dilakukan oleh para pemasok kayu Sinar Mas Group/ Asia Pulp & Paper (SMG/APP).
Setidaknya 147 dari 245 atau 60 persen dari semua konflik, mengakibatkan tewasnya 27 orang (49 persen), 8 harimau tewas (53 persen) dan 14 harimau ditangkapi dan direlokasi (82 persen) terjadi di kawasan bernama Senepis, dimana lima perusahaan pemasok kayu SMG/APP menebangi hutan alam sejak 1999.
Pola itu berlanjut sejak saat itu. Serangkaian kematian dan cidera manusia dan harimau di lansekap hutan Senepis, Kerumutan dan Tesso Nilo di Riau sejak 2009 tampak berkaitan dengan operasi penebangan habitat harimau oleh SMG/APP. Sembilan orang dan 3 ekor harimau tewas, 7 orang terluka dan seekor harimau dikeluarkan dari hutan belantara.
Konflik manusia-harimau terburuk bisa dikatakan terjadi di unit pengelolaan hutan (FMU) Pulau Muda di Kerumutan, dimana pemasok “milik” SMG/APP sendiri terus menebangi hutan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) dengan pelanggaran terhadap apa yang dinyatakan perusahaan itu sendiri merupakan komitmen terikat secara hukum dalam mencapai “kelestarian penuh” hingga 2007 di bawah perjanjian restrukturisasi utang kepada Lembaga Kredit Lingkungan (ECA) yang didukung pembayar pajak di sembilan negara. Kawasan itu diidentifikasi sebagai “Lansekap Konservasi Harimau” prioritas regional oleh para pakar harimau dunia.
Pemasok “milik” SMG/APP sendiri terus menebangi hutan di kawasan yang justru seusai konflik di Pulau Muda menewaskan nyawa tiga orang dan luas dilaporkan media.
Selain menghancurkan habitat harimau, SMG/APP juga mengeluarkan seekor harimau, nanti dinamakan Bima, sebagai tindakan mengatasi konflik Pulau Muda, dari lokasi yang belum jelas, secara diam-diam, tanpa keterlibatan pakar-pakar independen, dan tanpa bukti kentara apakah ini harimau yang berkonflik sebenarnya.
Terlepas dari rekomendasi pemerintah bahwa seekor harimau harus direlokasikan kepada habitatnya di dalam waktu beberapa hari setelah penangkapan dan pernyataan pers SMG/APP bahwa mereka akan mengeluarkan harimau kembali ke hutan belantara di awal 2012, Bima dipindahkan ke pulau Jawa dan masyarakat tidak pernah mengetahui apakah harimau itu akan dilepaskan ke dalam hutan belantara seperti dijanjikannya.
APP membanggakan diri mampu memecahkan konflik manusia dengan satwa liar dengan memindahkan spesies liar yang sangat terancam punah yang justru menyebabkan masalah. Tapi masalah tersebut muncul sebagai akibat langsung dari kegiatan perusahaan sendiri: penebangan hutan habitat harimau yang sangat- terancam-punah berskala besar. SMG/APP memotret dirinya sendiri sebagai perusahaan "konservasi harimau", yang merupakan salah satu contoh greenwashing yang paling menggelikan oleh SMG/APP hingga saat ini.
EoF mengimbau SMG/APP agar segera mengeluarkan moratorium atas penggunaan serat hutan alam oleh semua pabrik pulp untuk menyelamatkan habitat harimau Sumatera, melaksanakan "praktek pengelolaan terbaik" untuk konservasi harimau, dan mengungkapkan informasi tentang nasib Bima dan melibatkan para ahli independen untuk membantu memutuskan masa depannya.
EoF menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penerbitan izin baru dan pelaksanaan izin yang sudah ada yang akan menyebabkan penebangan hutan alam di Sumatera.
EoF menghimbau kreditor APP untuk minta APP bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian dan kepada pelanggan, investor dan mitra bisnis APP/SMG lainnya untuk tidak membeli produk-produk mereka maupun mendanai kegiatan pengambilan kayu mereka dan ekspansi serta pembangunan pabrik pulp dan kertas. (*)